nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan perlunya jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi proses dan alokasi pengganggaran secara teliti dan strategis.  

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Hal ini disampaikan Menkeu pada acara Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan pada Kamis (28/06). 

“Perencanaan penganggaran itu menjadi sangat-sangat kritikal. Coba kita lihat secara nasional, 524.000 DIPA itu selalu mengalami revisi. Jadi, kita bayangkan betapa proses penganggaran kita itu masih perlu diperbaiki. Kalau kita tidak efisien, tidak organized, tidak bisa membedakan yang prioritas tinggi, prioritas rendah dan yang bukan prioritas (maka) kita sendiri yang akan menderita,” tegas Menkeu. 

Oleh karena itu, Menkeu berharap para peserta sosialisasi dapat memanfaatkan acara sosialisasi tersebut sebagai sarana belajar Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kehadiran para narasumber yang kompeten harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan menanyakan hal-hal yang masih perlu diketahui. (p/ab)